Kemenkeu Sumut : APBN Sumut hingga November 2024 Tetap Solid, Dorong Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

KPU


 


 


 

iklan kpu



iklan

Logo


 

Advertisement


 


 

Kemenkeu Sumut : APBN Sumut hingga November 2024 Tetap Solid, Dorong Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Tidar
Kamis, 19 Desember 2024

Medan, | Mitra Desa - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Utara hingga November 2024 tetap solid atau menunjukkan tren yang optimistis. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara (Kemenkeu Sumut), yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Sumut I, Arridel Mindra, saat memaparkan capaian kinerja APBN Sumut di gedung Gedung Keuangan Negara Medan, Kamis (19/12/2024) siang.


Arridel mengungkapan, pendapatan negara mencapai Rp35,72 triliun atau 83,52 persen dari target yang ditetapkan, meskipun terdapat penurunan sebesar 3,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).


Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp62,30 triliun atau 86,35 peren dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan tahunan 10,24 persen (yoy). Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.


“Capaian ini mencerminkan upaya bersama seluruh unit Kementerian Keuangan di Sumatera Utara dalam mengoptimalkan penerimaan negara, meskipun menghadapi tantangan ekonomi global,” ujar Arridel Mindra.


Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp30,63 triliun atau 83,35 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang mencapai Rp10 triliun. “Jenis pajak lainnya yang mencatatkan kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp5,1 triliun. PPh Final mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 27 persen (yoy), mencerminkan efektivitas kebijakan pajak yang mendukung aktivitas ekonomi tertentu,” terangnya.


Meskipun sebagian sektor dominan, sebut Arridel, seperti industri pengolahan dan pertanian, masih mengalami kontraksi, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,2 persen.


Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir November 2024 mencapai Rp2,32 triliun atau 59,65 persen dari target, namun mengalami penurunan sebesar 11,44 persen (yoy).


“Penurunan ini disebabkan oleh stagnasi harga referensi crude palm oil (CPO) serta kebijakan tarif efektif bea masuk yang lebih rendah. Bea masuk berhasil tumbuh sebesar 2,53%, mencapai Rp1,09 triliun atau 68,76% dari target, dengan kontribusi utama dari produk seperti beras, gula, dan pupuk NPK,” jelasnya.


Sebaliknya, lanjut Arridel, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi tajam sebesar 22,47 persen, terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga referensi CPO. Penerimaan cukai juga mengalami penurunan 19,77 persen, dipengaruhi oleh penurunan produksi barang kena cukai (BKC).


Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan capaian positif hingga November 2024, dengan total realisasi sebesar Rp2,75 triliun atau 130,82 persen dari target, tumbuh 6,01 persen secara tahunan. PNBP ini terdiri dari beberapa komponen utama: PNBP Lainnya, PNBP Badan Layanan Umum (BLU), serta PNBP Aset, Piutang, dan Lelang.


PNBP Lainnya mencapai Rp1,38 triliun, meskipun mengalami kontraksi 3,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan ini didominasi oleh BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) sebesar Rp158 miliar, serta layanan paspor dengan pendapatan Rp124,47 miliar.


Arridel juga menjelaskan bahwa dukungan APBN terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp14,72 triliun kepada 252.500 debitur atau 21,77% dari total UMKM di Sumatera Utara. Sebagian besar penyaluran ini berada pada skema mikro dengan nilai Rp11,12 triliun. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp774,94 miliar, dengan kontribusi terbesar dari pinjaman pada rentang Rp2,5 juta hingga Rp5 juta.


Kemudian, tegas Arridel, kinerja APBN Sumatera Utara hingga November 2024 melanjutkan tren positif. Realisasi belanja yang meningkat mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara PNBP telah melampaui target APBN. Dalam konteks global yang masih melemah akibat faktor geopolitik, perubahan iklim, dampak kebijakan proteksionis, dan harga komoditas, peran APBN tetap dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.


“Dengan konsumsi masyarakat yang kuat dan inflasi yang terkendali, perekonomian Sumatera Utara pada kuartal IV 2024 diproyeksikan tetap terjaga. APBN akan terus berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung program-program pemerintahan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. 


( Dwi )